Muaro Jambi- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Karya Graham Hutagaol di ruang kerja Ketua DPRD Muaro Jambi, Rabu 12 November 2025.
Ketua DPRD yang turut didampingi Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi menyambut hangat kunjungan Kajari Muaro Jambi yang baru ini.
Suasana pertemuan yang penuh keakraban memperkuat hubungan kelembagaan antara DPRD Muaro Jambi dan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi yang terjalin dengan baik selama ini.
Baik DPRD maupun Kejari Muaro Jambi berkomitmen untuk membangun kerjasama yang baik, dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum di Kabupaten berjuluk Sailun Salimbai tersebut.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta menyampaikan bahwa sinergi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum sangatlah penting.
Aidi Hatta mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang pro rakyat, namun juga dibutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan.
“DPRD Muaro Jambi siap mendukung langkah-langkah Kejaksaan dalam menjaga integritas dan menegakkan hukum di daerah,” kata Aidi Hatta.
Dikesempatan ini, Ketua DPRD Aidi Hatta menyerahkan plakat kenang-kenangan kepada Kajari Karya Graham Hutagaol.
Penyerahan plakat tersebut menjadi tanda komitmen DPRD dan Kejari Muaro Jambi dalam memperkuat kerjasama antar lembaga.
Kajari Karya Graham Hutagaol memberi apresiasi atas sambutan yang telah diberikan pimpinan DPRD Muaro Jambi.
Ia menyatakan, bahwa Kejari Muaro Jambi siap bersinergi dengan DPRD Muaro Jambi dalam berbagai hal, terutama yang berkaitan langsung dengan upaya menjaga stabilitas hukum dan mendukung program pembangunan daerah.
“Sinergi ini penting agar penegakan hukum berjalan seiring dengan upaya pembangunan yang berkeadilan dan transparan,” ungkap Karya Graham Hutagaol.
Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak juga berdialog tentang upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah, pembinaan terhadap aparat pemerintahan desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. (Dk)